Ikuti kami di berita google
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja mengganti nama gedung dan nama jalan di Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 565 Tahun 2022. Bersama dengan Kakorlantas, Pemprov DKI menyebutkan bahwa warga yang terdampak pergantian nama tersebut tidak diharuskan untuk mengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mereka.
Tak harus ganti dokumen
Ditemui di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyebutkan bahwa masyarakat yang terdampak penggantian nama jalan tidak diwajibkan mengganti STNK. Nantinya, pihak kepolisian akan menyesuaikan perubahan data nama kendaraan tersebut.
“Masyarakat yang terkena dampak (perubahan nama jalan) tidak diwajibkan untuk mengganti STNK, namun data perubahan nama jalan yang akan kami sesuaikan,” ungkap Firman pada hari Senin (27/6/2022).
>>> Dapatkan pilihan mobil baru dan bekas berkualitas lainnya di sini
Masyarakat tidak harus mengganti data di STNK
Lebih lanjut, Firman menegaskan bahwa perubahan STNK akan dilakukan secara bertahap, atau pada saat pembaruan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari STNK.
“Selanjutnya, setelah tahun kelima, ketika masa STNK kendaraan telah habis, baru akan dilakukan penggantian PNBP yang berlaku seperti sekarang,” jelasnya.
>>> Aturan Ganjil Genap di Jakarta Bakal Jadi 25 Ruas Jalan, Ini Daftarnya
Dilakukan secara bertahap
Di kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa perubahan nama jalan Jakarta tidak dilakukan untuk membebani masyarakat yang terdampak untuk segala bentuk administrasi yang diperlukan.
“Pagi hari ini baru saja kita melakukan pertemuan dengan bapak Kakorlantas, Jasa Raharja, dan Kakanwil BPN Jakarta. Kami tadi bersama-sama membahas berbagai rencana reform untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola administrasi baik administrasi kendaraan bermotor, administrasi kependudukan, administrasi perpajakan, dan administrasi pertanahan,” ungkapnya.
Perubahan administrasi masyarakat yang terdampak akan dilakukan secara bertahap
Anies juga mengungkapkan bahwa segala perubahan mengenai administrasi akan dilakukan secara bertahap. Masyarakat dengan dokumen administrasi yang masih berlaku tidak diharuskan mengurus perubahan data secepatnya.
“Jadi misalnya nanti kependudukan ketika mengurus KTP baru maka bisa berganti dengan jalan yang baru. Atau jika ingin langsung mengubah bisa langsung mengubahnya. Tapi yang berlaku sekarang itu tidak batal. Dan semua perubahan itu tidak memiliki konsekuensi biaya sama sekali,” tegasnya.
>>> Beli Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi MyPertamina Berlaku 1 Juli
