Beragam Sanksi Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor

18/06/2021

Pengemudian

3 menit

Selain dikenakan tarif parkir tertinggi, Pemerintah juga memberi ‘ancaman’ yang tak kalah menakutkan bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor.

Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan tarif parkir tertinggi sebesar Rp 60.000 untuk mobil yang tidak dipajaki. Hal itu sebagai shock therapy agar pemilik ingat dan memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Rencana tersebut masih dikaji untuk dimasukkan dalam revisi aturan perubahan tarif parkir. Dan jika disetujui akan segera diberlakukan.

Ragam sanksi menunggak pajak

Tarif tertinggi bukan satu-satunya sanksi. Pemerintah juga memberi ‘ancaman’ lain bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor, diantaranya penyitaan dan penyanderaan (gijzeling).

  • Kendaraan disita

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kewenangan bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sanksi tersebut. Pada Pasal 260 ayat (1) butir d disebutkan:

“d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;”

>>> Begini Cara Cek Pajak Kendaraan DKI Tanpa NIK

Foto Mobil mewah disita karena menunggak pajak

Tak bayar pajak mobil bisa disita

  • Penyanderaan

Sanksi ini sebagaimana pernah disampaikan mantan Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, (17/9/2019) silam, khusus pemilik yang menunggak pajak kendaraan bermotor hingga lebih dari Rp 100 juta, tidak kooperatif, dan berusaha melarikan diri.

"Penyanderaan sementara di lapas yang kita titipkan untuk menjadi tahapan titipan. Ini sudah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak kami di DKI tahun depan. Ini dalam rangka memberikan shock therapy kepada wajib pajak yang memang sengaja tidak mau membayar pajak," kata Faisal.

  • Penjara dan denda

Merujuk pada UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, penunggak pajak bisa dikenakan sanksi penjara atau denda karena tidak bisa menunjukkan STNK yang sah dan berlaku.

Berikut bunyinya:  (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

>>> Wajib Tahu, Menunggak Pajak Bisa Masuk Penjara

  • STNK diblokir

Pemblokiran dilakukan jika pemilik menunggak pajak lima tahunan alias tidak melakukan registrasi ulang hingga 2 tahun. Sanksi ini juga disebut dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, yaitu Pasal 74 yang berbunyi:

“Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK”

Foto STNK Hyundai Kona

Tanpa STNK mobil ilegal beroperasi di jalan raya

  • Dihapus total dari daftar regident ranmor

Jika lewat 2 tahun dari habis masa berlaku STNK tidak juga dipajaki, kendaraan bisa dihapus dari daftar regident ranmor di Indonesia. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan mengatur sanksi tersebut.

Pada Pasal 110 ayat 1 disebutkan: “Ranmor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar Regident Ranmor atas dasar: 1. permintaan pemilik Ranmor; 2. pertimbangan pejabat Regident Ranmor; atau 3. pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum.”

Dan pada Pasal 114 disebutkan” “1. Penghapusan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dilakukan dengan memberikan catatan atau tanda cap stempel “dihapus” pada Kartu Induk dan Buku Register pada Regident Ranmor Kepemilikan dan Pengoperasian Ranmor, pada pangkalan data komputer, serta pada fisik BPKB dan STNK Ranmor yang dihapus. 2. Registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.”

Jika sudah sampai pada sanksi penghapusan regident, kendaraan secara otomatis dianggap bodong dan ilegal beroperasi di jalan raya. So, jangan pernah menunggak pajak kendaraan bermotor jika tidak ingin kena sanksi-sanksi di atas.

Foto pengumuman Pemutihan pajak kendaraan bermotor

Manfaatkan pemutihan pajak untuk mendapat keringanan

>>> Catat! 8 Provinsi Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Penulis
Satu-satunya anggota redaksi yang berbasis di Jawa Tengah. Bergabung di Cintamobil.com sejak 2017 sebagai Content Writer. Saat ini, kerap menulis berbagai informasi seputar lalu lintas dan perkembangan transportasi di Indonesia.
 
back to top