Tiga permintaan Gaikindo Mengenai Kebijakan Euro IV

21/04/2017

Pasar mobil
Share this post:
Tiga permintaan Gaikindo Mengenai Kebijakan Euro IV
Keinginan pelaku industri otomotif Indonesia terkait dengan pemberlakuan standar Euro IV sudah direalisasikan melalui Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O.

 

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi sudah mengatakan bahwa bukan hanya pelaku Industri otomotif tetapi juga para pemangku kepentingan yang lain pun diharapkan bisa memenuhi apa yang diaturkan dalam permen tersebut. Dia sendiri menyebut setidaknya ada tiga permintaan yang diajukan.

Pertama dari permemnya, menurut kata Johannes, hal yang terpenting adalah tersedianya bahan bakar Euro IV saat  pengaturan ini mulai dilaksanakan. Kalau untuk mesin bensin, akan berlaku 18 bulan lagi atau pada bulan September tahun 2018, dan diesel pada tahun 2021.

hal yang terpenting adalah tersedianya bahan bakar Euro IV saat  pengaturan ini mulai dilaksanakan

Hal yang terpenting adalah tersedianya bahan bakar Euro IV


Yang kedua terkait dengan distribusi yang merata tidak hanya dilakukan di Jakarta  atau pulau Jawa saja tetapi ke seluruh pasar otomotif Indonesia

Yang terakhir ditujukan untuk Kementerian Perhubungan. Gaikindo berharap Kementerian Perhubungan menambah jumlah balai pengujian yang sekarang hanya ada dua. Pasalnya, para merek mobil tanah air akan berbondong-bondong untuk melakukan pengujian, di mana bakal menimbulkan antrean panjang, jika mengandalkan fasilitas yang ada.

sebuah mobil sedang mengisi bensin. Ada logo Euro 4 berarti bahan bakar pada saat Euro 4 dilakukan akan dapat perubahan

Gaikindo juga berharap Kementerian Perhubungan menambah jumlah balai pengujian


>>> Baca juga: Top 10 mobil terlaris pada awal tahun 2017 terdata oleh Gaikindo
 

Kementerian Perhubungan sampai saat ini belum ada informasi terkait dengan persoalan ini.

Dasrul Chaniago sebagai direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa beberapa pihak seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral akan mengawasi pengaturan ini sampai terlaksanakan secara sempurna.

>>> Klik disini untuk mengupdate berita terbaru

Share this post:
 
back to top