5 Provinsi Ini Masih Berlakukan Program Pemutihan Pajak Kendaraan

19/05/2021

Pasar mobil

2 menit

Share this post:
Total ada 5 provinsi yang sedang menjalankan program pemutihan pajak kendaraan. Manfaatkan momen ini jika Anda sedang mengalami tunggakan pajak.

Untuk Anda yang sedang mengalami tunggakan pajak, ada kabar baik karena beberapa provinsi di Indonesia memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak ditujukkan untuk membantu pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak, khususnya mereka yang terdampak pandemi, sehingga tidak dikenai sanksi administrasi.

Setidaknya ada lima provinsi di Indonesia yang sedang memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, seperti Provinsi Jambi, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikut ini penjelasan program masing-masing.

Provinsi Lampung

Samsat di Kota Lampung

Meskipun sudah online, daftar pemutihan wajib pajak bisa dilakukan di Samsat

Keputusan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung sudah berlaku sejak 1 April 2021 lalu sampai 31 September 2021. Kebijakan tersebut meliputi bebas tunggakan dan denda serta bebas BBN.

Untuk bisa merasakan program pemutihan pajak kendaraan, pemilik kendaraan perlu mendaftar terlebih dahulu secara online melalui website yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Namun, pemilik kendaraan juga masih bisa mendaftar secara offline dibantu petugas di setiap kantor Samsat di Lampung.

Provinsi Jawa Tengah

Dibandingkan dengan provinsi lainnya, Provinsi Jawa Tengah baru memberikan kebijakan Bebas Denda Pajak Kendaraan. Informasi ini didapat menurut Instagram @bapenda_jateng. Program bebas denda pajak ini berlaku mulai 6 Mei 2021 hingga 6 September 2021.

Provinsi Jawa Timur

Program pemutihan pajak kendaraan jatim

Pemerinta Jawa Timur juga memberikan tabungan umroh Rp 30 juta

Berdasarkan informasi yang didapat langsung dari Instagram Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, diskon Ramadhan Tahun 2021 berlaku untuk pengurangan pokok PKB sebesar 15% untuk kendaraan roda dua dan roda tiga, sementara untuk kendaraan roda empat atau lebih mendapatkan diskon 5%, yang berlaku hingga 24 Juni 2021.

Bukan hanya diskon, wajib pajak juga bisa mendapatkan pembebasan sanksi administrasi pembayaran PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hingga kesempatan mendapatkan tabungan umroh senilai Rp 30 juta.

Provinsi Jambi

Untuk Anda warga Jambi, sebaiknya segera mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang akan berakhir pada 30 Juni 2021 mendatang. Ada beberapa syarat dan ketentuan atas program ini, seperti:

  1. Pembebasan Pokok dan Sanksi administratif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB)-II untuk permohonan Balik Nama dalam daerah dan luar daerah.
  2. Pembebasan Pokok dan Sanksi administratif BBNKB lelang (lelang kendaraan bermotor hasil rampasan/sitaan/eksekusi Negara, kendaraan dinas Pemerintah, Perusahaan pembiayaan/leasing).
  3. Pembebasan Sanksi administratif PKB yang telah lewat tanggal jatuh tempo.
  4. Pembebasan Sanksi administratif BBNKB-I.
  5. Pembebasan Sanksi administratif pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor I, II, dan lelang yang telah lewat tanggal jatuh tempo.

>>> Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Samsat Yogyakarta

Provinsi DIY memperpanjang program pemutihan pajak hingga Juni 2021

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta memperpanjang program pemutihan pajak hingga bulan Juni 2021. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB Tahun 2020, berisi

  1. Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran dan/atau pembayaran sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
  2. Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menghapus sanksi administratif yang berupa: (a) kenaikan 25% (dua puluh lima persen) dan bunga 2% (dua persen) dari pokok PKB dan BBNKB per bulan; dan (b) sanksi denda bunga pokok pajak 1 (satu) bulan pendaftaran kendaraan baru yang tidak melampirkan kuitansi pembelian bermaterai.

>>> Baca artikel seputar otomotif lainnya di sini

Lulus dari jurusan jurnalistik, wanita kelahiran Tangerang ini mengawali kariernya sebagai content writer tujuh tahun lalu. Memiliki hobi nonton dan berselancar di media sosial, saat ini aktif sebagai penulis lepas di Cintamobil.com.
 
back to top