Tak Lagi Dikesampingkan, Berikut Peraturan Recall Kendaraan dari Pemerintah

12/07/2018

Pasar mobil
Share this post:
Tak Lagi Dikesampingkan, Berikut Peraturan Recall Kendaraan dari Pemerintah
Untuk mengantisipasi dan memberikan badan hukum yang tegas terhadap recall, atau penarikan kembali, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan recall kendaraan secara masal.

Recall maupun penarikan kembali memang mengkhawatirkan. Tidak hanya mengancam pengendara, tapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap sistem keselamatan kendaraan. Karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan kewajiban tentang peraturan recall kendaraan bagi produsen otomotif.

Gambar yang menunjukan berbagai mobil yang sedang bertumpuk di tempat parkir

Konsumen Indonesia akan mendapatkan perlindungan dari recall menurut peraturan terbaru

Peraturan ini dibuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Sebelumnya, peraturan mengenai recall hanya bersifat sukarela dari produsen kendaraan tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah mengurus penarikan kembali tersebut.

>>> iSeeCars ungkap kendaraan yang paling sering mendapatkan recall

Tidak sama seperti Amerika Serikat, peraturan tentang recall kendaraan Tanah Air tidak diatur tegas dalam peraturan pemerintah. Konsumen hanya mempunyai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ketika terjadi kesalahan produksi yang menyebabkan penarikan kembali.

Sebagaimana dijelaskan, aturan recall terbaru berada di dalam paket kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33/2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, yang menggantikan Keputusan Menteri Nomor KM. 9 tahun 2004.

>>> Berbagai informasi mengenai mobil baru bisa Anda dapatkan di sini

Gambar yang menunjukan mobil yang sedang diperbaiki di bengkel mobil

Penarikan kembali menunjukan kelemahan produsen mengantisipasi masalah produksi

Poin-poin soal penarikan kembali tersebut tertera pada BAB XIII tentang Ketentuan Lain-Lain. Namun, menurut ayat 6 pada Pasal 79 ini tersebut, tata cara recall secara detailnya akan diterbitkan lewat Peraturan Menteri Perhubungan yang dibuat khusus mengatur penarikan kembali dari produsen otomotif. Untuk lebih jelasnya, berikut bunyi Pasal 79 tentang tata cara recall,

>>> Dapatkan berbagai informasi pasar mobil dalam dan luar negeri hanya di sini

(1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

(2) Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Cacat desain; atau

b. Kesalahan produksi.

(3) Terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

(4) Perusahaan pembuat, perakit, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal.

(5) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kembali kepada Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali kendaraan bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

>>> Dapatkan berita terkini seputar otomotif hanya di Cintamobil

Share this post:
Penulis
Pria asal Minang ini menjadi salah satu tim pelopor eksistensi Cintamobil.com di Indonesia dan bergabung sejak 2017. Dengan bekal ilmu SEO yang mumpuni, Padli menjadi salah satu spesialis SEO di Cintamobil.com.
 
back to top