Revisi DPP PPnBM, Dorong Penjualan BEV dan FCEV

10/07/2021

Pasar mobil

3 menit

Pemerintah melakukan revisi DPP PPn BM berupa perubahan besaran untuk memberikan insentif yang lebih baik pada penjualan mobil listrik jenis BEV dan FCEV

Secara resmi, pemerintah telah mengumumkan revisi terhadap aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil listrik (lebih tepatnya revisi DPP PPnBM). Secara langsung, revisi DPP PPnBM menyebabkan kenaikan tarif pajak untuk mobil listrik jenis hybrid dan plug-in hybrid sehingga berujung pada harga jual yang lebih mahal daripada sebelumnya. Pada sisi lain, peraturan baru tersebut memberikan angin segar bagi mobil listrik jenis BEV dan FCEV.  

>>> [INFOGRAFIK] 5 Mitos Mobil Hybrid yang Perlu Anda Ketahui

PP 74/2021

Revisi kebijakan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 74/2021 tentang Perubahan Atas PP 73/2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo  pada 2 Juli 2021 dan diundangkan pada waktu bersamaan. Menurut rencana, revisi DPP PPnBM melalui peraturan terbaru ini mulai diberlakukan pada 16 Oktober 2021. 

gambar hyundai

Besaran DPP PPnBM untuk mobil plug in hybrid electric vehicle berubah  

Melalui revisi DPP PPnBM dalam PP 74/2021, pemerintah memperbarui Pasal 36 PP 73/2019 yang mengatur besaran DPP untuk PPnBM atas kendaraan bermotor PHEV, battery electric vehicle (BEV) dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Berikut kutipan Pasal 36 PP 73/2019; “Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 0% dari harga juaI merupakan kendaraan bermotor berteknologi plug-in hybrid electric vehicle, battery electric vehicle, atau fuel cell electric vehicle dengan konsumsi bahan bakar lebih dari 28 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 gram per kilometer.”

Revisi PP 73/2019

Mengutip bagian pertimbangan dalam PP 74/2021, tertulis “Mendukung kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor perlu dilakukan percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan ekosistemnya”. Selanjutnya tertulis “Perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai PPnBM untuk kendaraan plug-in hybrid electric vehicle dan hybrid electric vehicle dalam PP 73/2019”. 

gambar toyota

Mobil full hybrid mengalami revisi besaran DPP PPnBM

Sesuai Pasal 36A PP 74/2021, kendaraan PHEV dikenakan tarif PPnBM 15% dengan DPP 33,33% dari harga jual. Kendaraan PHEV disebutkan memiliki konsumsi bahan bakar lebih dari 28 km per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 gram per km. Sedangkan untuk kendaraan full hybrid, pemerintah juga merevisi Pasal 26 dan Pasal 27 dalam PP 73/2019 yang mengatur besaran DPP PPnBM. Dalam Pasal 26 PP 74/2021, pemerintah menaikkan DPP PPnBM kendaraan full hybrid dari 13,33% menjadi 40% dari harga jual. Tarif PPnBM 15% dan DPP PPnBM 40% dikenakan untuk mobil full hybrid dengan kapasitas hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 23 km per liter atau tingkat emisi CO2 kurang dari 100 gram per km. .

Mobil Listrik Murni

Dalam Pasal 27 PP 74/2021, pemerintah menaikkan DPP PPnBM kendaraan bermotor full hybrid yang semula 33,33% dari harga jual menjadi 46,66% dari harga jual. Namun, tarif PPnBM  tetap 15%. Kenaikan DPP PPnBM dalam Pasal 27 PP 74/2021 berlaku untuk kendaraan bermotor full hybrid dengan kapasitas silinder hingga 3.000 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 18,4 km per liter hingga 23 km per liter, atau memiliki tingkat emisi CO2 mulai dari 100 gram per km hingga 125 gram per km. 

gambar toyota 

Mobil listrik murni menjadi tujuan revisi terbaru DPP PPnBM

Untuk kendaraan bermotor jenis battery electric vehicle (BEV) atau fuel cell electric vehicle (FCEV) berlaku Pasal 36 PP 74/2021. Dalam Pasal 36 PP 74/2021 disebutkan  tarif PPnBM  15%  dengan Dasar Pengenaan Pajak 0% dari harga jual.  Tarif PPnBM 15% dan DPP 0% sama dengan PP 73/2019 Pasal 36. Bisa disimpulkan, melalui revisi DPP PPnBM dalam perubahan peraturan tersebut pemerintah berupaya mendorong penjualan BEV dan FCEV yang lebih banyak lagi. Pada sisi lain, mobil-mobil hybrid (non BEV dan non FCEV) dimasukkan dalam kategori tersendiri dengan besaran tarif PPnBM dan DPP yang sama. .

>>> Menurut Toyota, Mesin Pembakaran Dalam Belum Mati

Sudah makan asam garam jadi wartawan, mulai dari wartawan kampus sejak 1988, dan jadi wartawan bidang otomotif sejak 1995. Pernah menulis untuk beberapa media top mulai dari koran, majalah dan tabloid. Tahun 2021 ia menulis untuk Cintamobil.com.

 
back to top