Resmi, Pemerintah Turunkan Pajak Mobil Mewah

26/06/2019

Pasar mobil

4 menit

Resmi, Pemerintah Turunkan Pajak Mobil Mewah
Secara resmi, Pajak Penghasilan (PPh) mobil mewah seharga di atas Rp. 2 miliar akan turun. Begitu juga pada sepeda motor yang menggunakan mesin lebih dari 250 cc. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia.

Dikutip dari Setkab, penurunan pajak mobil mewah disampaikan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PM.03/2019 Tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli Atas Penjualan Barang Tergolong Sangat Mewah.

Pajak Kendaraan Mewah Turun

Ada beberapa kategori kendaraan mewah yang akhirnya dikenai penurunan pajak. Seperti halnya kendaraan bermotor roda empat dikategorikan dari harga jual di atas Rp. 2 miliar dengan daya angkut kurang dari 10 orang atau menggunakan mesin lebih dari 3.000 cc. Hal ini tertera pada PMK huruf c.

Mobil Sportcar Mewah kini mendapati kabar gembira dengan turunnya pajak

Para pemilik Sportcar kini bisa sedikit berbangga hati dengan turunnya pajak mobil mewah

Hal serupa juga diterapkan pada kendaraan bermotor roda dua serta tiga, dituliskan sebagai PMK huruf b. Kendaraan yang dimaksudkan dikategorikan dengan ketentuan harga diatas Rp. 300 juta atau mesinnya menggunakan kapasitas lebih dari 250 cc.

>>> Ada rencana untuk ganti mobil? Coba simak harga lengkap mobil yang dijual di Indonesia

Penurunan Pajak PPh Mobil Mewah

Dalam aturan tersebut, pajak mobil mewah diterapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual, belum termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk huruf c dan d. Beda ceritanya dengan rumah (huruf a) dan apartemen (huruf b) yang dikenai pajak sebesar 1 % (satu persen).

Pajak Mobil Mewah resmi diturunkan oleh Pemerintah Indonesia

Pajak mobil mewah kini turun menjadi 5 persen saja

Secara resmi, pemerintah turunkan pajak mobil mewah yang mulai berlaku sejak diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada tanggal 19 Juni 2019 lalu.

>>> Simak juga informasi terbaru mengenai otomotif hanya di situs Cintamobil.com

 
back to top