Pemprov Jateng Hapus Denda Pajak Kendaraan Hingga 19 Desember

26/10/2020

Pasar mobil

3 menit

Share this post:
Pemprov Jateng Hapus Denda Pajak Kendaraan Hingga 19 Desember
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kembali menghapus denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor untuk periode 19 Oktober - 19 Desember 2020.

Dalam rangka meringankan beban masyarakat serta mendorong kesadaran membayar pajak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng menerapkan penghapusan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berlaku 2 bulan

Penghapusan berlaku pada 19 Oktober - 19 Desember 2020 atau selama dua bulan. Bagi warga pemilik kendaraan bermotor yang tiba waktunya membayar pajak diharapkan bisa memanfaatkan keringanan tersebut. Melalui unggahannya di akun Twitter @BPPD_JATENG dan IG @bapenda_jateng, Bapenda Jateng menyampaikan hal tersebut.

Untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan bisa dilihat melalui aplikasi SakPole yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Jateng. Download di Google Play Store atau App Store dan install. Buka menu Informasi dan klik Pajak Kendaraan Bermotor. Masukkan Nomor Polisi kendaraan pada kolom yang tersedia dan klik Proses. Maka akan keluar informasi pajak yang harus dibayarkan beserta rinciannya secara mendetail.

>>> Warga Jateng, Ini Cara Perpanjang STNK Pakai Aplikasi SAKPOLE

Foto menunjukkan banner penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Pemprov Jateng hapus denda keterlambatan bayar pajak

Bukan kebijakan pertama

Penghapusan denda PKB kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya Pemprov Jateng juga menghapus denda PKB serta membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 17 Februari hingga 16 Juli 2020 atau selama lima bulan penuh.

Untuk diketahui, PKB adalah kewajiban yang harus dibayarkan pemilik kendaraan bermotor. Hal itu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Pasal 4 disebutkan:

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pemungutan pajak dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan bersamaan dengan pengesahan STNK setiap tahun.

Bila tiba waktunya dan PKB belum dibayarkan, maka akan dikenakan denda keterlambatan. Sedangkan untuk pengendara karena tidak bisa menunjukkan STNK yang sah bisa dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Atau bahkan kendaraan bisa disita sebagaimana disebut dalam Pasal 32 Ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

>>> Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Sebaiknya Lewat Online

Foto menunjukkan salah satu menu Aplikasi SakPole

Gunakan aplikasi e-Samsat untuk mengetahui nilai pajak yang harus dibayarkan

>>> Berita otomotif terbaru dan terlengkap ada di Cintamobil.com

Share this post:
Penulis
Satu-satunya anggota redaksi yang berbasis di Jawa Tengah. Bergabung di Cintamobil.com sejak 2017 sebagai Content Writer. Saat ini, kerap menulis berbagai informasi seputar lalu lintas dan perkembangan transportasi di Indonesia.
 
back to top