Pemprov DKI Mulai Melaksanakan Uji Coba Penerapan ERP

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menerapkan uji coba Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan hari ini, (25/2/2023).

Sebelumnya, aturan jalan berbayar tersebut telah tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

>>> Pilih mobil baru dan mobil bekas terbaik hanya di sini

Kesiapan OBU dan Kamera ERP

Dalam uji coba tersebut pengendara belum dikenakalan biaya. Penerapan uji coba jalan berbayar dilaksanakan untuk memeriksa kesiapan alat on board unit (OBU) yang terpasang di setiap kendaraan dan terkoneksi dengan ERP. Selain itu juga untuk melihat kesiapan tiga alat deteksi yang tersemat di gerbang atau kamera ERP.

Gerbang ERP setinggi 14 meter tersebut juga berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi jenis kendaraan. Kemudian terhadap virtual reality (VR) yang merupakan kamera untuk merekam plat nomor kendaraan dan penerima data dari OBU.

Uji coba ERP untuk memeriksa kesiapan alat on board unit (OBU)

Data pemilik mobil nantinya akan langsung dikirimkan kepada petugas Dishub atau kepolisian setempat. Data itu berguna untuk mengirimkan surat tilang jika pengendara jalan berbayar melakukan kesalahan atau pelanggaran.

Nantinya kendaraan yang sudah terpasang OBU dan melanggar akan dikenakan tarif sebesar Rp 20 hingga 50 ribu dan akan terotong langsung dari saldo kendaraan. Sementara bagi kendaraan yang belum terpasang OBU akan langung terdeteksi dan akan dikenakan surat tilang.

>>> Daftar Ruas Jalan Berbayar ERP Jakarta dan Pengecualian Kendaraan

Dimulai Tahun Ini

Penerapan ERP ditargetkan bisa dimulai pada 2023 yang diujicobakan ke titik ruas jalan tertentu, seperti Bundaran HI dengan total ruas sepanjang 6,12 kilometer. Dishub DKI juga telah mengusulkan besaran tarif ERP nanti ada di kisaran Rp 5.000 sampai Rp 19.900 untuk sekali melintas.

Alasan penerapan jalan berbayar diungkapkan Dishub DKI Jakarta untuk menangani permasalahan transportasi di Jakarta, selain polusi udara juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi maupun waktu.

Dalam Perda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) setidaknya ada 25 ruas jalan nasional bakal diterapkan sistem ini. Sehingga pengendara mobil maupun motor harus membayar jika mau melintas di area tertentu.

Penerapan ERP ditargetkan bisa dimulai pada 2023

Nantinya implementasi aturan ini tidak secara langsung diterapkan pada seluruh ruas yang direncanakan. Namun pastinya implementasi berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan dan dimulai bertahap.

Berdasarkan kriteria tersebut, Pemprov DKI dalam raperda tersebut mencantumkan daftar 25 ruas jalan yang bakal diterapkan ERP. Berikut daftarnya:

1. Jalan Pintu Besar Selatan.
2. Jalan Gajah mada.
3. Jalan Hayam Wuruk.
4. Jalan Majapahit.
5. Jalan Medan Merdeka Barat.
6. Jalan Moh. Husni Thamrin.
7. Jalan Jenderal Sudirman.
8. Jalan Sisingamaraja.
9. Jalan Panglima Polim.
10. Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang).
11. Jalan Suryopranoto.
12. Jalan Balikpapan.
13. Jalan Kyai Caringin.
14. Jalan Tomang Raya.
15. Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto).
16. Jalan Gatot Subroto.
17. Jalan MT Haryono.
18. Jalan DI Panjaitan.
19. Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan).
20. Jalan Pramuka.
21. Jalan Salemba Raya.
22. Jalan Kramat Raya.
23. Jalan Pasar Senen.
24. Jalan Gunung Sahari.
25. Jalan HR Rasuna Said.

>>> Jalan Berbayar Elektronik Siap Diimplementasikan Tahun Ini