Simak Aturan SIKM di Masa Larangan Mudik

09/04/2021

Pasar mobil

3 menit

Simak Aturan SIKM di Masa Larangan Mudik
Pembatasan moda transportasi saat larangan mudik Lebaran mengecualikan beberapa kriteria perjalanan dengan syarat melampirkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan resmi terkait larangan mudik Lebaran 2021. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Menhub No PM 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi. Sementara Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

"Kemenhub telah menerbitkan peraturan Menhub No PM 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 H. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19," kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers yang digelar Sekretariat Negara, Kamis (8/4/2021).

"Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian dimulai pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei 2021," lanjutnya.

>>> Nekat Mudik, Siap-Siap Diputarbalikkan di Pos Penyekatan

SIKM berlaku lagi

Foto Check point SIKM

Ada pembatasan perjalanan, SIKM berlaku lagi

Dijelaskan dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 larangan mudik tanggal 6-17 Mei berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang menggunakan transportasi darat, kereta api, laut, dan udara. Namun ada beberapa kriteria perjalanan yang dikecualikan, yaitu pelayanan distribusi logistik, bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Selama larangan mudik mereka tetap diperbolehkan melakukan perjalanan keluar masuk kota/kabupaten/provinsi dengan syarat membawa print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM).

  • Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  • Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;
  • Bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan; dan
  • Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Ketentuan SIKM

Yang perlu diperhatikan lagi, SIKM di masa larangan mudik ini berlaku secara individual. Bukan untuk sekeluarga atau rombongan dengan orang lain seperjalanan. SIKM juga hanya berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang (PP). Jika ingin melakukan perjalanan lagi, maka harus membawa lagi print out SIKM yang baru dengan ketentuan seperti di atas.

Bagi siapapun yang melakukan pemalsuan surat izin perjalanan atau SIKM bakal dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Ancaman hukumannya sangat berat karena sudah masuk tindak pidana berupa pemalsuan surat atau manipulasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman hukumannya berupa kurungan paling lama 6 tahun penjara. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan 51 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11/2008 ancaman hukumannya kurungan paling lama 12 tahun.

Seperti diketahui, pada akhir Mei 2020 lalu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah mengeluarkan aturan wajib SIKM bagi warga yang ingin keluar atau masuk ke wilayah Jakarta. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 47 Tahun 2020 tentang SIKM, dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19.

>>> Cegah Covid-19, Ini Perlengkapan yang Perlu Dibawa dalam Kendaraan

Foto Pemeriksaan SIKM saat musim mudik 2020

Saat larangan mudik, yang tidak menunjukkan SIKM dilarang keluar masuk ibu kota

>>> Berita otomotif terbaru dan terlengkap ada disini

Penulis
Satu-satunya anggota redaksi yang berbasis di Jawa Tengah. Bergabung di Cintamobil.com sejak 2017 sebagai Content Writer. Saat ini, kerap menulis berbagai informasi seputar lalu lintas dan perkembangan transportasi di Indonesia.
 
back to top