Kendaraan Terblokir Tidak Bayar Pajak Berpotensi Dihancurkan

16/01/2020

Pasar mobil

3 menit

Kendaraan Terblokir Tidak Bayar Pajak Berpotensi Dihancurkan
Sebaiknya hati-hati, kendaraan bermotor tidak bayar pajak 2 tahun tidak hanya diblokir STNK-nya, tapi juga berpotensi dihancurkan seperti barang rongsokan.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai awal tahun ini resmi memberlakukan aturan blokir STNK atau pengapusan kendaraan bermotor dari daftar registrasi untuk kendaraan bermotor yang pajaknya mati selama 2 tahun. Hal ini sebagai wujud implementasi Undang-undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 terkait penghapusan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor.

Foto menunjukkan mobil tidak membayar pajak dipasang stiker

Pajak tak dibayar 2 tahun berturut-turut, STNK bakal diblokir

Pada Pasal 74 ayat 2 disebutkan penghapusan registrasi kendaraan bisa dilakukan bila kendaraan rusak berat tidak dapat dioperasikan dan pemilik tidak melakukan registrasi minimal dua tahun setelah habis masa berlaku STNK. Pada ayat berikutnya disebutkan kendaraan yang telah dihapus registrasinya tidak dapat diregistrasi kembali. Artinya kendaraan bermotor dinilai selayaknya barang rongsokan dan ilegal dipakai di jalan raya.

>>> Berlaku Mulai 2020, Pajak STNK Tidak Dibayar 2 Tahun Bakal Diblokir

Bakal dihancurkan

Sanksi berikutnya kendaraan yang terkena tilang karena STNK terblokir karena tidak bayar pajak bakal disita dan berpotensi dihancurkan. Wacana sudah ada dalam agenda Korlantas, hanya masih terkendala peralatan yang dibutuhkan.

"Kita sudah menerapkan aturan untuk penghapusan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor itu, tapi memang saat ini masih ada kendala. Kita belum punya alat penghancur atau daur ulang besi-besi tua," tutur Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Pol Halim Pagarra, seperti dikutip dari Kompas, (15/1/2020). "Sehingga kita perlu alat itu. Saat ini kita sedang menyarankan ke pusat untuk melakukan pengadaan." tambahnya.

Foto mobil ilegal dihancurkan di Filipina

Berlaku secara nasional

Perlu diketahui juga, penerapan aturan blokir STNK atau pengapusan kendaraan bermotor dari daftar registrasi karena tidak bayar pajak bakal berlaku secara nasional, dimulai dari wilayah hukum Polda Metro Jaya sebelum berlanjut ke wilayah hukum Polda yang lain. Penindakannya juga sama, pemilik yang tidak bayar pajak terancam denda hingga kurungan, kendaraan disita hingga kemungkinan dilelang atau dihancurkan.

Soal penghancuran mobil ilegal bukanlah hal baru, Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte secara tegas dan terang-terangan menyatakan perang terhadap kendaraan-kendaraan mewah yang masuk secara ilegal dengan melakukan penghancuran di tempat umum. Duterte bahkan menolak melelang kendaraan-kendaraan tersebut karena tak ingin membuka ruang untuk barang-barang ilegal.

>>> Mulai 2020, Jakarta Terapkan Insentif Mobil Listrik

Foto suasana Razia pajak oleh BPRD

Razia pajak akan terus dilakukan BPRD dan Kepolisian

>>> Berita otomotif terbaru dan terlengkap ada di Cintamobil.com

Penulis
Satu-satunya anggota redaksi yang berbasis di Jawa Tengah. Bergabung di Cintamobil.com sejak 2017 sebagai Content Writer. Saat ini, kerap menulis berbagai informasi seputar lalu lintas dan perkembangan transportasi di Indonesia.
 
back to top