Ikuti kami di berita google
Harga mobil listrik maupun hybrid di Indonesia memang masih menjulang tinggi. Padahal di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, mobil tanpa bahan bakar fosil sangat diutamakan agar menjadi pilihan masyarakat dibanding mobil berbahan bakar fosil.
Untuk mengatasi tingginya harga kendaraan dalam kategori Low Corbon Emission Vehicle (LCEV), Pemerintah Indonesia berencana untuk menurunkan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) khusus untuk kendaraan dalam kategori tersebut. Kebijakan ini sesuai dengan amanat PERPRES No. 22/2017 tentang RUEN dan PP No.41/2013, yang dilandasi pada Paris Agreement 2015 tentang insentif fiskal untuk mobil-mobil berkarbon rendah.
Tetapi jika diperhitungkan secara seksama, ternyata kebijakan tersebut tidak akan membuat harga mobil listrik maupun hybrid di Indonesia jadi murah. Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) menilai jika penerapan pengecualian PPnBM untuk kendaraan LCEV tetap akan membuat harga kendaraan tersebut tidak bersaing dengan kendaraan bermesin konvensional.
>>> Jaguar Land Rover Sambut Baik Kebijakan Pajak Emisi
Harga mobil listrik dua kali lipat mobil konvensional
"Misalnya harga mobil hybrid saat ini Rp636 juta sementara harga mobil bermesin konvensional kapasitas 2.000 cc Rp340 juta. Tentu orang akan lebih tertarik beli mobil konvensional," katanya ketika ditemui dalam Diskusi bertema "Efektifkah Pengecualian PPnBM untuk Menekan Emisi Kendaraan" di Jakarta, Kamis (21/03/2019).
Dari harga tersebut, sebut Ahmad, jika diterapkan kebijakan pengecualian PPnBM, maka harga mobil hybrid jadi Rp305 juta sementara harga mobil bermesin konvensional Rp279 juta. "Artinya kendaraan LCEV masih tidak mampu bersaing dengan kendaraan konvensional," kata dia.
1. Kebijakan Cukai Carbon
Untuk itulah KPBB telah mengajukan skema tentang Cukai Carbon kepada Pemerintah Indonesia. Dengan skema tax feebate/tax rebate, cukai carbon akan dipungut kepada produsen yang masih memproduksi kendaraan dengan emisi karbon yang tinggi. Kemudian insetif akan diberikan kepada kendaraan dengan emisi karbon di bawah standar.
"Tapi tentukan dulu standar emisi karbon untuk Indonesia berapa. Misalnya standar emisi karbon adalah 118 grCO2/km maka kendaraan dengan emisi karbon di atas itu akan kena cukai carbon, sebaliknya, kendaraan dengan emisi kurang dari standar akan dapat insentif cukai carbon," jelasnya.
>>> Ingin tahu mobil terbaru yang keluar di tahun ini? Ketahui model selengkapnya di sini
Harga BMW hybrid ini bisa jauh lebih murah dengan cukai carbon
Dari contoh harga mobil hybrid tadi, ia memberikan perhitungan, jika senadainya harga mobil hybrid Rp636 juta dan harga mobil konvensional Rp340 juta. Maka kalau mobil hybrid itu dapat cukai carbon maka harganya bisa menyentuh Rp316 juta, sedangkan harga mobil konvensional menjadi Rp488 juta. "Ini asumsi jika mobil hybrid tersebut punya kadar emisi 85 grCO2/km dan harga cukai carbon Rp2,4 juta per 1 grCO2/km," kata Ahmad.
Selain itu KPBB juga menyarankan adanya kebijakan Carbon Footprint, yaitu dengan menghitung berapa emisi karbon yang terbebani sejak kendaraan tersebut dikirim dari negara asalnya menuju Indonesia. Carbon Footprint ini nantinya akan dibebankan kepada harga mobil itu sendiri ketika dijual di Indonesia. Jika harganya menjadi mahal, maka pemerintah tinggal meminta para prinsipal produsen otomotif untuk membangun pabrik di Indonesia supaya harga jual kendaraannya bisa turun.
Dengan begini ia memastikan pemerintah tak perlu repot-repot lagi memaksa para produsen otomotif untuk memproduksi kendaraan yang rendah emisi gas buang. Karena nantinya pasar akan bergerak sendiri sesuai permintaan masyarakat akan harga mobil listrik dan hybrid yang semakin terjangkau dibanding mobil konvensional.
>>> Dapatkan berita pasar mobil terlengkap hanya di Cintamobil.com
2. Bisa Hemat Jutaan Kilo Liter Bahan Bakar
Nissan Leaf akan dijual di Indonesia tahun depan
Selain dapat menekan harga dari kendaraan beremisi rendah, dengan cukai carbon dan carbon footprint menurut dia Pemerintah Indonesia juga diuntungkan penghematan bahan bakar minyak. Dalam penelitian KPBB, di tahun 2030 jika kebijakan ini benar-benar dilaksanakan sejak tahun 2020, maka pemerintah akan mengehmat 58 juta kilo liter bensin dan 59 juta kilo liter solar.
Selain itu dari sisi penurunan kadar emisi karbondioksida (CO2), maka Indonesia juga akan mengalami penurunan CO2 di udara mencapai 280 mega ton pada tahun 2030. "Tapi kalau kebijakan ini tidak dijalankan dan pemerintah tidak berbuat apa-apa tentang kendaraan emisi gas buang rendah, maka akan menyumbang 470 mega ton CO2," tukas Ahmad.
