Aturan Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

12/05/2020

Pasar mobil

3 menit

Share this post:
Aturan Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui aturan larangan mudik yang diterbitkan pemerintah serta pengaturan transportasi umum membuat masyarakat bingung.

Pemerintah baru saja mengizinkan angkutan umum bus AKAP beroperasi mengangkut penumpang ke luar kota meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tengah berlangsung. Melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.9/AJ.201/DRJD/2020 Kementerian Perhubungan bahkan mewajibkan terminal bus untuk tetap buka dan beroperasi 24 jam.

Pro, Kontra, dan Membingungkan

Meski berlaku syarat-syarat tertentu serta hanya berlaku untuk armada bertanda khusus, pro dan kontra tidak bisa dihindari. Sebagian mendukung karena memudahkan mobilitas orang-orang tertentu sesuai kriteria Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sebagian lagi kurang setuju karena kebijakan baru dianggap tidak pakem dan tidak komitmen. Belum lagi kelonggaran bus beroperasi menjadi celah bagi beberapa oknum pemudik untuk menjalankan niatnya kembali ke kampung halaman.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan termasuk yang mengeluhkan kelonggaran ini.

"Contohnya, pada 30 Maret 2020, kami hendak menutup terminal bus AKAP. Pemda DKI yang akan melakukannya. Sayangnya, kebijakan itu dibatalkan oleh pemerintah pusat," ujar Anies dalam wawancara dengan media Australia, dikutip dari YouTube Pemprov DKI, (11 Mei 2020).

Anggota Komisi IX DPR Bukhari Yusuf juga memberi penilaian, pemerintah galau soal penanganan corona di Indonesia sehingga tidak bisa konsisten.

"Pemerintah ini galau. Saya pikir (kebijakan pelonggaran transportasi) itu sangat tidak konsisten," ujar Bukhari dalam video conference, Minggu (10/5/2020).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) juga berpendapat sama, menganggap pemerintah tidak konsisten karena merelaksasi aturan larangan mudik.

>>> Bus AKAP Sudah Beroperasi Lagi di Tengah PSBB

Gambar menunjukkan bus AKAP sedang berhenti

Bus AKAP boleh beroperasi di tengah PSBB dan aturan larangan mudik dengan syarat-syarat tertentu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat rapat virtual dengna Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020) juga mengakui aturan yang baru ditetapkan bikin masyarakat bingung.

"SE yang lebih detail ini, di satu sisi konsepsi tidak ada mudik tapi ada konsepsi syarat yang disesuaikan dengan Gugus Tugas Penangangan COVID-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat, tapi kami yakin semakin baik ke depannya," kata Menhub, Budi, (11/5/2020).

Bukan untuk pemudik

Menhub menegaskan kelonggaran transportasi umum beroperasi hingga ke luar kota bukan untuk tujuan mudik, dengan kata lain mudik tetap dilarang. Polemik yang muncul dianggap karena banyak yang tidak memahami benar aturan larangan mudik. Oleh karena itu, pihaknya bakal terus melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat.

"Kami juga menugaskan PPNS Kemenhub, kami edukasi masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial yang kami koordinasikan dengan Gugus Tugas," ucapnya.

Seperti disebut di depan Surat Edaran Nomor SE.9/AJ.201/DRJD/2020 Kementerian Perhubungan terkait diizinkannya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) beroperasi merupakan kelanjutan dari Surat Edaran Nomor 04 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

>>> Ini Syarat yang Boleh Pergi ke Luar Daerah di Tengah Larangan Mudik

Foto menunjukkan suasana di Terminal bus Pulo Gebang

Terminal bus tetap beroperasi 24 jam meski masih berlangsung PSBB

Dipaparkan di dalam SE No.04 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kriteria orang-orang yang boleh diangkut keluar kota sebagai berikut.

  • Pertama; Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pekerja swasta yang hendak melakukan kegiatan yang dikecualikan dalam PSBB, seperti pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting.
  • Kedua; Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya (orang tua, suami-istri, anak, saudara kandung) sakit keras atau meninggal dunia
  • Ketiga; Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

>>> Berita otomotif yang menarik lainnya bisa dibaca disini

Share this post:
Penulis
Satu-satunya anggota redaksi yang berbasis di Jawa Tengah. Bergabung di Cintamobil.com sejak 2017 sebagai Content Writer. Saat ini, kerap menulis berbagai informasi seputar lalu lintas dan perkembangan transportasi di Indonesia.

Berita lain

Mudik Dilarang, Servis Mobil di Bengkel Mitsubishi Ikut Sepi

11/05/2020

Event - Promosi

3 menit

Adanya larangan mudik dari pemerintah membuat aktivitas perawatan mobil di bengkel Mitsubishi ikut sepi. Dalam catatan Mitsubishi servis di bengkel turun 30%.

Lihat juga

Polda Metro Jaya Amankan 202 Travel Gelap Angkut Pemudik di Jalur Tikus

11/05/2020

Pasar mobil

3 menit

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya berhasil amankan sebanyak 202 travel gelap yang masih beroperasi angkut pemudik dengan memanfaatkan jalur tikus.

Lihat juga

Jalan Tikus Dipilih Pemudik Agar Tetap Bisa Pulang Kampung

29/04/2020

Pasar mobil

3 menit

Larangan mudik atau pulang kampung resmi berlaku sejak akhir pekan lalu (24/4). Langkah ini dilakukan demi memutus rantai penularan Virus Corona atau covid-19.

Lihat juga
 
back to top